PT AYU SEPTA DI DUGA GUNAKAN MATERIAL ILEGAL

 

 Warta Jember, Labura -" Kontraktor PT Ayu Septa Perdana diduga gunakan bahan material hutan mangrove ilegal, dan  kangkangi UU no 4 tahun 2009 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

Pembangunan perservasi peningkatan jalan gunting saga Sialang taji kecamatan kualuh selatan dan teluk Binjai kecamatan kualuh hilir kabupaten labuhabatu utara provinsi sumatera utara sudah mulai hampir selesai di penghujung pergantian tahun.dan dimulai sejak bulan juli sesuai dengan janji orang no satu di Indonesia bapak presiden Republik Indonesia Ir jokowidodo.

"Perservasi peningkatan jalan ini menggunakan tahun anggaran APBN 2023 dengan nilai kontrak 41 milyar,dengan panjang bangunan 5 kilo meter. proyek perservasi jalan di labuhan batu Utara kususnya di lintasan jalan gunting saga menuju kampung masjid dan ledong membuat galian C dadakan pun menjamur, bahkan perambah hutan mangrove juga ikut serta berkolaborasi mengambil kesempatan dan menjalin hubungan dengan PT Ayu Septa perdana.dan diduga kalau

 PT Ayu Septa perdana adalah sebagai tengkulak penerima bahan material ilegal untuk bangunannya.

Tak ingin  kehilangan kesempatan PT Ayu Septa perdana pun tak gentar walaupun harus kangkangi UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.yang mana dalam UU tersebut Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berbunyi bahwa yang dipidana adalah setiap orang yang menampung/pembeli, pengangkutan, pengolahan, dan lain lain. Bagi yang melanggar, maka sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda uang sampai Rp100 miliar.

Kelakuan PT Ayu Septa perdana inipun jadi sorotan ketua LSM TEROPONG KEADILAN DAN HUKUM,JUNAIDI PANE SITORUS,beliau menjelaskan dengan tegas",siapapun oknum nya yang lakukan penampungan atau penadah dari barang yang tak berijin itu sama saja dengan mencuri,bisa diberikan sanksi tegas,sesuai bunyi pasal 480 KUHP ,barang yang dibeli atau disewa dari hasil kejahatan dapat dipidana karna galian c ini tidak memiliki ijin,maka barang yang dihasilkan juga memiliki status ilegal.bahkan tegas UU cantumkan dapat dipina enam tahun kurungan penjara dan denda 100 milyar."pungkas Junaidi tanggapi kerjaan PT Ayu Septa perdana tak lama ini.tegas ketua LSM teropong keadilan.

Saat awak media konfirmasi pengawas PUPR propinsi inisial (P) dilokasi pekerjaan terkait jenis mangrove yang diterima oleh PT Ayu Septa perdana dan batu Padas beliau mengatakan," kayu itu tidak akan kita pakai bang dan jenis batu yang digunakan harus Padas bagus dan sertunya sertu campur tanah" pungkas (P) menyebutkan material yang digunakan.

Namun sesuai fakta dilapangan ayu septa tetap saja gunakan kayu mangrove tersebut padahal sudah dilarang oleh pengawas.diduga kalau pengawas tegas dimulut lemah diperbuatan,atau sudah saling main mata.

Masyarakat berharap agar dinas kehutanan kph 3 Asahan tegas berikan sanksi bagi pelaku dan juga tengkulak kayu mangrove,begitu juga kepada dinas lingkungan hidup dan gakum.( Tim)