Bupati Faida Bagikan Kartu Tani dan Alsintan

Jember, Wartajember.co.id - Dalam rangka menyelesaikan program-program yang berhubungan dengan petani dan keluarganya, Bupati Jember menyalurkan 44.251 ribu Kartu Tani dari program pemerintah pusat.

“Penyaluran dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Jember juga bertugas mengawal program-program dari pusat,” ungkap Bupati Jember, dr. Faida, MMR.

Pemerintah Kabupaten Jember juga menyerahkan alat mesin pertanian atau Alsintan. “Supaya jelas tidak ada program yang menggunakan suap atau pelicin, karena semua program di Jember menggunakan APBD Kabupaten Jember dan tidak dipungut biaya,” tegasnya.

Hal ini disampaikan bupati dalam acara Festival Tani Jember 2019 yang digelar di Pondok Pesantren An-Nidhomiyah di Dusun Lamparan, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kamis, 05 Desember 2019.

Dalam Festival Tani Jember yang dihadiri sekira 2.500 petani dari berbagai kelompok tani di tiga kecamatan ini, juga hadir perwakilan dari Kementerian Pertanian RI.

Kehadiran Kementan menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada Kabupaten Jember. Kunjungan ini juga bertujuan memetakan sinergi pusat dan daerah dalam membantu petani di masa yang akan datang, termasuk untuk kelompok petani hutan.

Selain membagikan Kartu Tani dan Alsintan, Festival Tani Jember juga diisi dengan pelantikan pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).

Gapoktan dan HIPPA tersebut telah diverifikasi. Verifikasi dilakukan supaya kelembagaannya benar-benar aktif dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Sehingga kami bisa mempunyai akses yang jelas untuk membantu para petani, termasuk menyalurkan bantuan, dan bisa memetakan potensi tumbuhnya pertanian di Kabupaten Jember,” terang bupati.

Bupati berharap lembaga-lembaga yang berhubungan dengan nasib petani itu benar-benar mengayomi petani dan bisa membantu petani untuk tumbuh. Bupati juga berharap adanya pendataan yang baik terhadap para petani.

Kartu Tani, jelas bupati, bisa menjadi alat komunikasi pemerintah dan petani. Kartu ini menjadi bentuk perlindungan kepentingan petani, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu dan tepat manfaat. ( Nugroho/AB )